SISTEM PERADILAN PIDANA

KELEMAHAN UU No.26 Tahun 2000 DENGAN SISTEM INDUK HUKUM PIDANA (KUHP) DILIHAT DARI SINKRONISASI SUBSTANSIAL

 

 

Asas lex temporis delicti :    undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi, asas ini disebut juga dengan asas non-retroaktif.

Asas Lex Temporis Delicti terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang juga memuat asas legalitas ( principal of legality ) yang berbunyi:

 “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Namun, asas ini juga ada penyimpangannya yaitu yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang disebut dengan asas retroaktif. Asas retroaktif juga terkandung dalam pasal 43 ayat (1) UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyebutkan:

“pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.”

Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Namun, dalam UUD 1945 disebutkan tentang asas non-retroaktif, yaitu pasal 28I yang berbunyi;

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Jadi, apabila disinkronasikan antara lex temporis delicti yang terdapat dalam KUHP dan UU HAM, maka hal tersebut sinkron. Namun apabila disinkronkan dengan UUD 1945, hal tersebut tidaklah sinkron. Karena asas keberlakuan surut tidak berlaku. Maka ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengakibatkan asas lex temporis delicti dikecualikan atau ada penyimpangan dari asas tersebut yaitu asas retroaktif.

  1. 1.  Asas retroaktif dalam KUHP berlaku apabila menguntungkan atau dipakai undang-undang yang lebih menguntungkan bagi terdakwa (pasal 1 ayat (2))
  2. 2.  Asas retroaktif berlaku dalam UU No.26 Tahun 2000 jo. UU No.39 Tahun 1999, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum keberlakuan undang-undang ini dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan ad hoc. Pelanggaran HAM berat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
  3. 3.  Asas retroaktif tidak berlaku dalam UUD 1945 pasal 28 I, dimana maknanya menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun meskipun itu atas dasar keberlakuan surut.Gambar

By: Friska Manalu

E-mail: friska_meivia7@yahoo.co.id

Twitter: @friska_manalu23

2 thoughts on “SISTEM PERADILAN PIDANA

  1. jangan salah tafsirkan,,,

    antara UUD dan KUHP, serta UU HAM ada sikronisasinya,,,
    lex temporis delicti adalah konsekwensi dari asas legalitas, dan UUD jga menjamin itu, jga UU HAM… coba bandingkan jga pasal 28D ayat 1

    • dimana letak sinkronisasinya?
      dalam pasal 28D ayat I UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
      Pasal tersebut mengandung asas “equality before the law”. Lalu dimana unsur lex temporis delicti nya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s